Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
Hal tersebut disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). Ia menjelaskan, skema yang disiapkan memungkinkan pekerja menjalankan WFH selama satu hari dalam lima hari kerja.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Salah satunya dengan membuka fleksibilitas WFH satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
“Tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan pemda,” katanya.
Menurut Airlangga, saat ini pemerintah masih mematangkan konsep kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Ia juga memberi sinyal bahwa penerapan WFH direncanakan setelah periode Lebaran, meski waktu pastinya masih akan ditentukan.
“Pasca Lebaran, nanti akan kita tentukan waktunya,” jelasnya.
Terkait durasi kebijakan, pemerintah akan menyesuaikannya dengan perkembangan situasi global, termasuk fluktuasi harga minyak dan dinamika geopolitik.
“Kita lihat situasi harga minyak dan kondisi perang, jadi kita ikuti situasinya,” tambahnya.
Airlangga turut memastikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Tidak ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden menilai kebijakan WFH memiliki dampak positif, terutama dalam menekan biaya mobilitas masyarakat. Penghematan yang dihasilkan bahkan diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari pengeluaran harian, khususnya untuk konsumsi BBM.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH diharapkan dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga efisiensi ekonomi di tengah tekanan global.
