Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi.
Tri Mumpuni Sebut Energi Baru Terbarukan Tak Bisa Ditunda Lagi, Transisi Energi Harus Tetap Berjalan
“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4).
Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.
Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton. Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.
Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air.
“Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan,” lanjut Menteri Trenggono.
Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.