Jakarta – Pemerintah menepis kekhawatiran publik terkait menipisnya pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, diputuskan bahwa distribusi BBM bagi masyarakat tetap terjaga lewat kerja sama antara Pertamina dan badan usaha migas swasta.
Bahlil menegaskan kondisi stok nasional BBM saat ini masih terkendali. “Secara umum, ketersediaan BBM cukup untuk 18–21 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah terkait suplai secara nasional. Hanya saja, untuk SPBU swasta memang cadangannya sudah menipis,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Bahlil, pemerintah sebelumnya telah memberikan kuota impor BBM untuk badan usaha swasta hingga 110 persen dibanding realisasi 2024. Namun, alokasi tersebut telah habis sebelum September 2025 berakhir. Untuk mengantisipasi kekosongan, pemerintah membuka mekanisme kolaborasi distribusi BBM melalui Pertamina.
Dalam kesepakatan itu, badan usaha swasta diperbolehkan membeli base fuel dari Pertamina, mutu produk akan diawasi lewat joint surveyor, harga ditetapkan pemerintah dengan mekanisme terbuka, serta koordinasi berkelanjutan dilakukan terkait pola pasokan dan rincian aspek komersial.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan kesiapannya menjalankan arahan pemerintah. “Pertamina telah menyampaikan penawaran formal kepada badan usaha swasta untuk detail kesepakatan aspek komersial,” jelasnya.
Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah konkret untuk mempercepat tindak lanjut arahan Menteri ESDM, sekaligus memastikan distribusi tetap lancar dan masyarakat tidak dirugikan akibat potensi kelangkaan BBM di SPBU swasta.
