Jakarta – Pemerintah membeberkan sejumlah kebijakan strategis yang menjadi fondasi tercapainya swasembada beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani nasional. Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak terbuka di gudang beras milik Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Amran menegaskan bahwa capaian swasembada beras tahun 2025 bukanlah hasil rekayasa data. Ia menyebut, angka produksi yang meningkat turut dikonfirmasi oleh berbagai lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA), selain juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut data FAO, produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA mencatat angka 34,6 juta ton pada 2025—sejalan dengan data BPS.
“(Data) FAO (produksi beras Indonesia) 35,6 (juta ton). United States Department of Agriculture ini 34,6 (juta ton). Artinya, Amerika mengatakan (produksi beras Indonesia) 34,6 (juta ton). FAO 35 (juta ton),” kata Amran.
Ia menjelaskan, lonjakan produksi tersebut merupakan hasil kombinasi berbagai intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi, program pompanisasi, penggunaan benih unggul, hingga perluasan lahan melalui cetak sawah baru.
Salah satu faktor kunci adalah pompanisasi yang memungkinkan lahan tadah hujan ditanami lebih dari satu kali dalam setahun. Dengan tambahan satu juta hektare lahan yang bisa ditanami dua kali, produksi diperkirakan meningkat signifikan.
“Kita tanam hanya satu kali menjadi 2 kali karena pompanisasi. Naik lah 1 juta (hektare). Kalau 1 juta (hektare), itu (panen naik) 5 juta ton (GKP),” tutur Amran.
Selain itu, pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif serta penggunaan alat dan mesin pertanian modern turut mendorong peningkatan hasil panen. Pemerintah juga mencetak sekitar 200 ribu hektare sawah baru untuk memperluas kapasitas produksi nasional.
Tak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga memperkuat sisi kesejahteraan petani. Berbagai kebijakan seperti penyediaan pupuk subsidi, perbaikan irigasi, hingga kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
“Sarana produksi baik. (Harga) Pupuknya dikurangi 20 persen. Irigasinya kita perbaiki. Pompanisasi. Kemudian HPP-nya kita naikkan. Petani bersorak dan menikmati ini. Seluruh Indonesia, 115 juta keluarga petani. Kesejahteraannya lebih baik. Tentu daya belinya naik,” papar Amran.
Dampak kebijakan tersebut tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125,45 pada Februari 2026, berdasarkan data BPS. Angka ini menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.
Di sisi lain, cadangan beras pemerintah juga mencatatkan rekor tertinggi dengan menembus 5 juta ton. Amran bahkan membuka kesempatan bagi publik, akademisi, hingga pelajar untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang beras di seluruh Indonesia.
“Teman-teman wartawan, teman-teman pengamat, teman-teman guru besar, silakan cek. Boleh cek seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kami minta pada Dirut Bulog agar diberi ruang untuk seluruh teman-teman kita yang ingin melihat langsung,” tutupnya.