Pemerintah Wanti-wanti Modus Haji Tanpa Antre, Risiko Sanksi Berat Mengintai

Jakarta – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran ibadah haji tanpa antre yang marak beredar. Skema semacam itu dipastikan tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan jemaah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf menegaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk promosi keberangkatan haji instan yang tidak melalui prosedur resmi.

“Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, mau pun haji tanpa daftar resmi,” kata Maria dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya sah apabila menggunakan visa haji resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, jenis visa lain seperti visa ziarah, kerja, maupun turis tidak dapat digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Maria juga mengingatkan adanya konsekuensi serius bagi jemaah yang nekat berangkat tanpa dokumen resmi. Sanksi yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi tidak main-main, mulai dari penahanan, denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali dalam jangka waktu yang panjang.

“Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah,” ujarnya.

Untuk menekan praktik tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah membentuk satuan tugas khusus yang fokus menangani jemaah haji ilegal, terutama yang menggunakan visa non-prosedural.

Upaya ini dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasilnya, hingga kini sebanyak 13 warga negara Indonesia berhasil dicegah keberangkatannya di bandara karena terindikasi menggunakan dokumen yang tidak sesuai ketentuan.

Selain penindakan, pemerintah juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi praktik penipuan berkedok haji. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun, dan juga dapat digunakan oleh jemaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan serta kendala selama operasional haji berlangsung,” tutupnya.

Berita Lainnya

Pemerintah Tunggu DPR Rampungkan RUU Pemilu, Target Pembahasan Dikebut

Jakarta - Pemerintah masih menanti penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah digodok di DPR RI. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator...

Revitalisasi SMPN 3 Jiken Jadi Sumber Nafkah Baru, Warga Rasakan Dampak Nyata

Jakarta - Proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Jiken di Desa Jiwarejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, tak hanya menghadirkan bangunan yang lebih layak, tetapi juga...

Usai Kena PHK, Suranto Temukan Penghidupan Baru di Dapur MBG

Karanganyar – Setelah kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Suranto (50) kini menemukan harapan baru melalui program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS