Pemerintah Wanti-wanti Modus Haji Tanpa Antre, Risiko Sanksi Berat Mengintai

Jakarta – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran ibadah haji tanpa antre yang marak beredar. Skema semacam itu dipastikan tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan jemaah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf menegaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk promosi keberangkatan haji instan yang tidak melalui prosedur resmi.

“Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, mau pun haji tanpa daftar resmi,” kata Maria dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya sah apabila menggunakan visa haji resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, jenis visa lain seperti visa ziarah, kerja, maupun turis tidak dapat digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Maria juga mengingatkan adanya konsekuensi serius bagi jemaah yang nekat berangkat tanpa dokumen resmi. Sanksi yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi tidak main-main, mulai dari penahanan, denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali dalam jangka waktu yang panjang.

“Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah,” ujarnya.

Untuk menekan praktik tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah membentuk satuan tugas khusus yang fokus menangani jemaah haji ilegal, terutama yang menggunakan visa non-prosedural.

Upaya ini dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasilnya, hingga kini sebanyak 13 warga negara Indonesia berhasil dicegah keberangkatannya di bandara karena terindikasi menggunakan dokumen yang tidak sesuai ketentuan.

Selain penindakan, pemerintah juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi praktik penipuan berkedok haji. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun, dan juga dapat digunakan oleh jemaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan serta kendala selama operasional haji berlangsung,” tutupnya.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS