 PDIP.){kind=link}
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Menurutnya, sikap tersebut tidak dapat dimaknai sebagai oposisi maupun posisi yang abu-abu terhadap pemerintah.
Said menjelaskan, peran sebagai partai penyeimbang berarti PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, partai juga akan memberikan masukan dan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap belum tepat.
“Sesuai keputusan Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu,” kata Said dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menggariskan bahwa posisi penyeimbang harus dijalankan secara objektif dan proporsional. Karena itu, apabila pemerintahan Prabowo menunjukkan kinerja dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, PDIP siap memberikan dukungan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Menurut Said, dukungan tersebut diberikan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, meskipun tidak selalu berdampak pada keuntungan politik ataupun elektoral bagi partai berlambang banteng tersebut.
“Sebagai penyeimbang itu bersikap obyektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” ujar Said.
“Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa sikap penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, oposisi memiliki orientasi politik yang berseberangan secara menyeluruh dengan pemerintah dan cenderung menonjolkan kekurangan pemerintahan demi memperoleh keuntungan politik.
“Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita,” ujarnya.
“Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral,” lanjutnya.
Lebih jauh, Said menyebut Presiden Prabowo memahami sikap politik yang diambil PDIP. Bahkan, menurutnya, kepala negara memberikan apresiasi karena keberadaan partai penyeimbang dianggap dapat menghadirkan pandangan yang lebih objektif terhadap jalannya pemerintahan.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.