PBB Naik 250%, Bupati Sudewo Ditantang Mundur, Ribuan Warga Duduki Alun-Alun Pati

Jakarta – Gelombang protes di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian meluas. Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan Save Pati memadati Alun-Alun Pati pada Rabu (13/8/2025), menuntut Bupati Sudewo segera melepas jabatannya.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut menuai penolakan keras dan memunculkan kontroversi.

Sikap Bupati Sudewo yang menantang pihak-pihak tidak sepakat dengan kebijakannya—bahkan menyatakan tidak gentar meski didemo puluhan ribu orang—justru memperbesar gelombang kemarahan publik, menjadi pemicu utama tuntutan mundur.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, meminta pemerintah provinsi maupun pusat segera bertindak untuk meredakan ketegangan.

“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” ujar Toha.

Ia menegaskan, komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencari jalan keluar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” tambahnya.

Aksi bertajuk “demo Pati tuntut Bupati Pati mundur” menjadi simbol ketidakpuasan warga terhadap gaya kepemimpinan Sudewo. Sebagian massa bahkan berencana tetap menduduki Alun-Alun hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Toha mengingatkan, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional rakyat, namun harus tetap menjunjung ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.

“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum dan menjaga keamanan bersama,” tegasnya.

Sebagai mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode, Toha menekankan pentingnya komunikasi sehat antara pemerintah daerah dan warga. Ia berharap pemerintah hadir sebagai fasilitator solusi, bukan sekadar penonton dalam situasi memanas ini.

Berita Lainnya

MPR Siapkan 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran, Apa saja?

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan...

Presiden Prabowo Dukung Penuh Timor-Leste Pegang Keketuaan ASEAN 2029

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyatakan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk mendukung kesiapan Timor-Leste menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2029 mendatang....

ICA-CEPA Berlaku Desember 2026, Pemerintah Bidik Perdagangan Indonesia-Kanada Tumbuh Dua Kali Lipat

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pemberlakuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) pada Desember mendatang mampu melipatgandakan volume perdagangan bilateral...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS