Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan, sepanjang satu tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak ditemukan kasus baru sengketa tanah.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh kasus pertanahan yang sedang ditangani saat ini merupakan residu masalah lama yang telah terjadi sejak bertahun-tahun sebelumnya.
“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” tambahnya.
Menurut Nusron, fokus utama Kementerian ATR/BPN kini adalah penyelesaian kasus lama sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akurat serta akuntabel, guna menutup celah bagi praktik mafia tanah.
Ia juga memaparkan capaian signifikan dalam penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2025, di mana kementerian berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun, dengan luas bidang tanah yang berhasil diamankan mencapai 13 ribu hektare.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegas Nusron.
Kehadiran Menteri ATR/BPN di Istana Negara kali ini dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih lainnya.
