Menteri Nusron Serahkan 965 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Jateng: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 965 sertifikat hasil Konsolidasi Tanah kepada masyarakat di Kelurahan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan, pentingnya fungsi sosial tanah dan akses jalan sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam pemanfaatan lahan.

“Karena, tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 6, harus mempunyai fungsi sosial. Jadi, setiap tanah harus punya fungsi sosial. Tidak boleh ada tanah yang menghalangi akses orang lain. Kalau punya tanah dan ada orang mau lewat, harus dibolehkan,” kata Menteri Nusron.

Menteri Nusron, Konsolidasi Tanah bertujuan untuk memastikan setiap bidang tanah memiliki akses yang layak. Sehingga, sambungnya, dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Tanah satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi. Kalau tanah buntet (terjebak tanpa akses), yang di tengah tidak bisa disertipikatkan, tidak bisa dimanfaatkan. Makanya, harus ada akses jalan,” kata Menteri Nusron.

Menteri asal Partai Golkar ini mengatakan, idealnya pemerintah menyediakan anggaran untuk membeli tanah guna dijadikan jalan. Namun, dalam kasus ini, warga secara sukarela memberikan sebagian tanahnya untuk kepentingan bersama.

“Ini luar biasa. Warganya ada yang sukarela memberikan tanahnya untuk akses jalan. Itu namanya perbuatan baik,” kata Menteri Nusron.

Dengan adanya Konsolidasi Tanah dan pembangunan akses jalan, ia berharap seluruh bidang tanah yang sebelumnya terisolasi dapat memiliki manfaat lebih besar.

“Sekarang jalan sudah dibangun, akses lebih terbuka, kendaraan bisa masuk, masyarakat lebih nyaman. Itulah tujuan dari Konsolidasi Tanah,” katanya

Untuk diketahui, sebanyak 965 sertifikat hasil Konsolidasi Tanah yang diserahkan kepada masyarakat di Jawa Tengah ini berasal dari enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Semarang 250 sertifikat, Kota Salatiga 200 sertifikat, Kabupaten Pemalang 58 sertifikat, Kabupaten Kendal 100 sertifikat, Kota Pekalongan 237 sertifikat, dan Kabupaten Pekalongan 120 sertifikat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajarannya.

Berita Lainnya

Industri Data Center Tumbuh, IDCEC Soroti Dominasi Tenaga Asing dan Lemahnya TKDN

Jakarta – Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC) Nawi Jaya mendorong pemerintah memperkuat koordinasi regulasi dan perizinan pembangunan data center di Indonesia. Langkah...

Blak-blakan di KTT APEC, Prabowo Ungkap Perjuangan Berantas Korupsi dan Narkoba

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, berbicara terbuka di hadapan para pemimpin ekonomi kawasan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT...

Hadiri KTT APEC di Shenzhen, Presiden Prabowo Bawa Pulang Kesepakatan Investasi Hampir...

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, memastikan bakal membawa pulang komitmen kerja sama ekonomi dan investasi bernilai fantastis mencapai USD86,8 miliar atau...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS