Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memberikan sepucuk surat penting kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat penutupan Pembekalan Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5/2025). Surat itu berisi penjelasan mengenai ‘kartu kuning’ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk status Geopark Kaldera Toba di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Dalam surat tersebut, UNESCO menyampaikan bahwa kawasan Geopark Kaldera Toba kini berstatus kartu kuning, sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap pengelolaan kawasan tersebut. UNESCO menyoroti pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keanekaragaman hayati, ekologi, dan budaya yang ada.
Masinton mengatakan, melalui sepucuk surat itu, Megawati mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP di Sumatera Utara (Sumut) untuk memperbaiki tata kelola Geopark Kaldera Toba yang telah dinobatkan sebagai warisan dunia.
“Pesan Ibu Megawati, supaya PDIP dan kepala daerah PDIP di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO,” kata Masinton..
Mantan Komisi III DPR RI ini mengatakan, Megawati menekankan pentingnya perlindungan kawasan pesisir pantai, khususnya melalui penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir. Kemudian, sambungnya mensejahterakan masyarakat sekitar.
“Pesan Bu Mega adalah memuliakan warisan bumi, menghormati keragaman budaya, dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Bahkan, kata dia, Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Nababan yang hadir dalam acara tersebut langsung menyatakan komitmennya. Humbang Hasundutan diketahui merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan Geopark Kaldera Toba.
“Bapak Bupati Humbang, Pak Oloan Nababan, yang wilayahnya langsung berada di kawasan geopark, menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Masinton.
Lebih lanjut, kata dia, Megawati meminta adanya sinergi antar kepala daerah untuk memperkuat tata kelola Geopark Kaldera Toba secara berkelanjutan dan partisipatif.
“Beliau (Megawati) meminta agar ada koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan. Ini penting agar pengelolaan Geopark tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, dan budaya masyarakat sekitar,” tuturnya.