Jakarta – Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan serius dalam tata kelola, transparansi, dan pengawasan. Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak justru menjadi ruang penyimpangan anggaran.
Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia, Akhrom Saleh, menegaskan bahwa setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kami memandang bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden” ujar Akhrom dalam pernyataan sikap yang diterima, Senin (29/6/2026).
Dalam pernyataannya, LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, LPI meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente,” tegasnya.
Selain itu, LPI juga menyoroti pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dinilai perlu mendapat audit investigatif. Menurut Akhrom, isu dugaan markup anggaran dan ketidakjelasan pembayaran kepada pihak ketiga harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor,” katanya.
Tidak hanya itu, LPI turut menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan pelatihan yang diterapkan.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal,” ujarnya.
Akhrom menegaskan, pihaknya tidak menolak program prioritas pemerintah. Namun sebaliknya, LPI mendukung seluruh program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, menurutnya, dalam pelaksanaan program prioritas, Pemerintah harus profesional agar tetap sasaran.
“Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional,” katanya.
Karena itu, Akhrom mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional dan menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi dan bisa membebani APBN.
“tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara.” Sarannya.