Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah bersama Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) segera menyelaraskan data kebutuhan guru sebagai dasar penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam APBN 2027.
Usai menghadiri audiensi antara DPR, pemerintah, dan Forum Aliansi GTKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Cucun mengatakan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik harus dilakukan secara akurat mengingat kondisi tersebut saat ini sudah mendesak.
“Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Cucun, perhitungan kebutuhan guru juga perlu mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sedikit dan berpotensi digabungkan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran kebutuhan tenaga pendidik yang lebih tepat.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru di berbagai daerah.
Listyo Sigit Tinjau Sekolah Model Pembelajaran Mendalam dan Kecerdasan Artifisial di Yogyakarta
Selain persoalan tenaga pendidik, Cucun juga meminta pemerintah menghitung jumlah kekosongan jabatan kepala sekolah agar proses penyelenggaraan pendidikan tidak terganggu.
“Ya bayangkan saja kalau enggak ada kepala sekolah, sudah lulus, siapa yang menandatangani ijazah? Enggak ada kan?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah segera memberikan kepastian terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi guru PPPK paruh waktu yang masa kontraknya akan berakhir pada September 2026.
“Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka enggak ada. Jadi ini butuh kejelasan. Tadi terkait PPPK ada dua, ada yang penuh waktu dan yang paruh waktu,” katanya.