KPK Tangkap Direktur PT Wahana Adyawarna Terkait Kasus Suap di MA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur PT Wahana Adyawarna (WA), Menas Erwin Djohansyah, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan pantauan, Menas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 20.41 WIB, Rabu (24/9/2025). Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. “Ya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Pengacara Menas, Elfano Eneilmy, juga mengonfirmasi bahwa kliennya dijemput penyidik usai Magrib ketika sedang berada di rumah keluarganya. “Benar, beliau dijemput hari ini,” kata Elfano. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan perdana malam ini belum didampingi pihak kuasa hukum. “Saat ini saya belum bisa menanggapi banyak, karena kapasitas dan kedudukan Pak Menas sendiri sebenarnya tidak ikut terlibat dalam kasus suap Hasbi Hasan,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Menas Erwin sudah dua kali absen dari panggilan pemeriksaan pada 28 Juli dan 11 Agustus 2025 tanpa keterangan. “Hari ini saksi tidak hadir, dan sudah dua kali tidak hadir tanpa pemberitahuan. KPK mengimbau kepada yang bersangkutan untuk bersikap kooperatif,” kata Budi pada 12 Agustus lalu.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus suap di MA yang menyeret mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Pada tingkat kasasi, MA menolak banding yang diajukan Hasbi maupun Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Hasbi tetap dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp3,88 miliar subsider tiga tahun penjara.

Berita Lainnya

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Menteri Nusron Percepat Layanan Pertanahan untuk Tutup Celah Mafia Tanah

Jakarta  - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus membenahi sistem pelayanan pertanahan sebagai langkah untuk mempersempit peluang mafia tanah memanfaatkan kelemahan...

DPR Minta Kebijakan TKD 2027 Sesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah menjadikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu pertimbangan utama dalam merancang kebijakan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS