Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung dalam hal data spasial dan statistik pada proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik demi pelaksanaan perencanaan agraria dan tata ruang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi RI dalam rangka penyusunan perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Senin 28 April 2025.
“Memang data statistik ini akan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang dan wilayah. Bahwa dalam penyusunan perencanaan tata ruang ini, kami membutuhkan data spasial dan statistik yang up to date. Dari level provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Karena itu, kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung urgensi dari revisi UU Statistik ini karena good data leads to good policy,” kata Ossy di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dia menjelaskan, produk perencanaan tata ruang dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah nasional dengan bentuk hukum peraturan pemerintah sampai dengan perencanaan detail berupa Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Presiden untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara.
“Di mana dalam penyusunan RDTR ini membutuhkan data dengan skala 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG),” kata Ossy.
Penyediaan peta berskala 1:5.000 ini adalah hal penting dalam penyusunan RDTR. Ossy mengatakan, RDTR merupakan pintu masuk untuk investasi karena dalam setiap izin berusaha, dibutuhkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang induknya adalah ketersediaan RDTR.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang tinggi terhadap One Map Policy. Dengan peta skala 1:5.000 ini, juga dengan mendapatkan hibah dari World Bank, mudah-mudahan dalam kurun 3-4 tahun, bersama Kepala BIG, ini bisa kita penuhi semua sehingga juga harapannya target 2.000 RDTR bisa tercapai,” terangnya.
Ossy berharap, terhadap revisi UU Statistik ini. Karena, sambungnya, dengan data statistik yang baik dapat mendukung perencanaan kebijakan dengan baik.
“Kami lihat permasalahan yang sering terjadi terkait dengan data statistik ini adalah sering kali tidak seragam antar instansi, lalu ada gap antara data yang tersedia dengan kebutuhan teknis perencanaan, dan juga akses terhadap data sektoral kadang terbatas karena membutuhkan lagi keluasan akses dari kementerian atau lembaga teknis lainnya. Oleh karena itu kami sangat mendukung revisi UU Statistik ini,” pungkasnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan. Wamen Ossy hadir mengikuti rapat ini dengan didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.