Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Menurutnya, insiden tersebut merupakan bentuk teror yang tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum serta berpotensi mengancam ruang demokrasi dan keselamatan para pejuang hak asasi manusia.
Bimantoro menilai, kekerasan terhadap aktivis yang selama ini konsisten menyuarakan isu hak asasi manusia patut diduga sebagai upaya intimidasi yang dapat melemahkan komitmen negara dalam melindungi dan menegakkan HAM. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai salah satu agenda penting sebagaimana tercantum dalam visi Asta Cita.
“Peristiwa ini patut dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap semangat pemerintah yang ingin memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Bimantoro.
Ia menambahkan, aksi teror seperti penyiraman air keras tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi korban, tetapi juga berpotensi menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil yang aktif mengawal isu keadilan dan hak asasi manusia.
Bimantoro juga mendesak aparat penegak hukum agar bergerak cepat, transparan, dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Ia menekankan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku di lapangan maupun pihak yang berada di balik perencanaan aksi.
“Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Aparat kepolisian perlu segera mengungkap dan menangkap siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang merencanakan, memerintahkan, maupun membantu pelaksanaan aksi tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting agar tidak ada ruang bagi tindakan teror terhadap aktivis atau masyarakat sipil,” tegasnya.
Ia menilai pengungkapan kasus secara profesional juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus memastikan negara benar-benar hadir dalam melindungi para pembela hak asasi manusia.
