DPR Tekan Kemendagri Bereskan Pulau Berpotensi Sengketa

Jakarta – Pasca konflik empat pulau di Aceh yang sebelumnya sempat diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kini Kementerian Dalam Negeri mendapat tekanan keras dari DPR RI.

Bahkan, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta kepada Kemendagri untuk mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

Karena menurutnya, konflik wempat pulau tersebut bisa menjadi momen untuk perbaikan persoalan batas wilayah. “Penyelesaian sengketa pulau di Aceh dan Sumatera Utara memang patut diapresiasi, tapi jangan sampai kita lengah,. Faktanya masih ada beberapa yang memiliki potensi sengketa dan bel;um tersentuh Kemendagari,” ujarnya dalam keterangan resmi hari ini di Jakarta.

Toha mengatakan, jika tidak diselesaikan maka jika terjadi sengketa, tak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar pemerintah daerah. “Ya, kalua dibiarkan akan menimbulkan ketegangan di daerah, bahkan bisa mengganggu layanan publik,” tutupnya.

Berita Lainnya

Mendagri: Parade Tenun Belu Dorong Pelestarian Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai penyelenggaraan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara...

Bappenas Dorong Hilirisasi Sawit Berbasis Riset dan Teknologi Bernilai Tinggi

Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi berbasis riset dan teknologi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah...

BPN Blora Gandeng APH Kawal Pembebasan Lahan Dua PSN, Cegah Praktik Mafia...

Jakarta - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengawal...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS