Jakarta – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah akhirnya berbuntut panjang bagi lima anggota DPR RI. Beberapa partai politik memutuskan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan kepada kadernya yang duduk di parlemen setelah dinilai mengeluarkan pernyataan yang menyinggung hati rakyat.
Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai pada awal September 2025. Langkah tersebut diambil untuk meredam gejolak publik sekaligus menjaga marwah partai di tengah sorotan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem menegaskan bahwa pihaknya tidak memberi toleransi terhadap ucapan yang berpotensi memicu keresahan sosial. “Kami mendengarkan suara rakyat. Partai harus berdiri di sisi publik, bukan malah melukai hati mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut pemecatan kadernya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik. “Kami ingin menjaga integritas lembaga DPR agar tetap dihormati. Siapapun yang mencoreng nama baik partai akan ditindak,” kata Ketua Harian PAN.
Adapun Partai Golkar menyampaikan alasan serupa, dengan menegaskan bahwa anggota DPR wajib menjaga kehormatan institusi negara dan partai.
Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun, terdapat lima anggota DPR RI yang dipecat dari keanggotaan partai, di antaranya:
- Ahmad Sahroni (NasDem) – dikenal sebagai legislator dari Jakarta III, sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR. Ia menuai kritik tajam usai pernyataannya dianggap menyinggung publik.
- Nafa Urbach (NasDem) – anggota Komisi IX sekaligus Bendahara Fraksi. Ucapannya yang dinilai tidak sensitif memicu kecaman keras dari masyarakat.
- Eko Patrio (PAN) – wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta I, sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi VI. Aksinya dalam sidang tahunan MPR sempat viral dan dinilai tak pantas.
- Uya Kuya (PAN) – anggota Komisi IX DPR. Ia juga terseret polemik serupa setelah terekam dalam aksi yang dianggap melecehkan forum parlemen.
- Adies Kadir (Golkar) – Wakil Ketua DPR RI yang dikritik usai menyampaikan klaim mengenai tunjangan. Ucapannya dianggap tidak sesuai kondisi masyarakat sehingga menuai gelombang protes.
Pemecatan ini menandai langkah tegas partai dalam menjaga citra dan kedekatan dengan rakyat. Namun, konsekuensi politiknya tidak ringan: kelima legislator tersebut akan kehilangan status keanggotaan partai serta berpotensi digantikan oleh calon pengganti antarwaktu (PAW).
Di sisi lain, publik menilai keputusan ini sebagai bukti bahwa tekanan demonstrasi mampu memengaruhi dinamika politik nasional. “Rakyat sudah jenuh dengan wakil yang tidak sensitif. Pemecatan ini jadi pelajaran agar DPR benar-benar kembali berpihak pada kepentingan publik,” ujar salah satu pengunjuk rasa di Jakarta.
Kasus ini menjadi momentum penting dalam perjalanan parlemen Indonesia. Pemecatan anggota DPR bukan hanya soal disiplin internal partai, tetapi juga sinyal kuat bahwa suara rakyat tetap menjadi faktor penentu dalam menjaga martabat demokrasi.
