Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah kota meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi persoalan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurut Bima, sejumlah tantangan seperti urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan anggaran daerah, hingga kebutuhan memperkuat pelayanan dasar masyarakat membutuhkan pendekatan baru dalam tata kelola perkotaan.
“Ada wilayah-wilayah yang terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota yang pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Urban & Sustainable Cities Forum, bagian dari rangkaian Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia menilai pembangunan kota tidak bisa lagi hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah juga perlu membenahi tata kelola, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Viral Soal Wacana Pemilu 2029 Dipercepat, Budi Arie Minta Maaf dan Klaim Tak Terkait Jokowi
Selama hampir dua tahun menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima mengaku telah mengunjungi 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota. Dari kunjungan tersebut, ia melihat langsung beragam persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Urbanisasi Harus Diantisipasi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Bima adalah urbanisasi. Menurutnya, perkembangan penduduk perkotaan tidak cukup ditangani melalui aturan administratif semata.
Perencanaan kota, kata dia, harus memperhitungkan hubungan antara pertumbuhan penduduk, tata ruang, desain kawasan, serta risiko perubahan iklim. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan faktor tersebut berpotensi membuat investasi pembangunan menjadi tidak efektif.
“Anggaran miliaran bisa hilang ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim,” tegasnya.
Bima juga mendorong pemerintah daerah menerapkan konsep resilient city atau kota tangguh secara nyata. Konsep tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan setiap perangkat daerah, bukan sekadar menjadi jargon dalam forum pembangunan.
Selain itu, konektivitas antarkawasan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kota yang berkelanjutan. Menurut Bima, pengelolaan perkotaan tidak seharusnya dibatasi oleh garis administrasi karena aktivitas masyarakat sering kali melampaui batas wilayah pemerintahan.
Karena itu, pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi perlu diperkuat agar kebijakan yang diterapkan dapat menjawab persoalan kawasan secara lebih menyeluruh.
“Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdasarkan harapan-harapan warga dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini yang saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi,” tutur Bima.