 Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak menerbitkan izin impor beras medium sepanjang 2025.){kind=link}
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak menerbitkan izin impor beras medium sepanjang 2025. Keputusan tersebut diambil karena cadangan pangan nasional dinilai dalam kondisi berlimpah sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri.
“Tapi yang terpenting tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium,” tegas Amran Sulaiman usai menghadap Presiden Prabowo Subianti di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Amran untuk menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap klaim swasembada beras nasional. Dalam laporannya kepada Presiden, ia menyebut ketersediaan pangan nasional hingga Juni 2026 berada pada level yang sangat memadai.
Menurut Amran, stok beras yang saat ini dikuasai pemerintah telah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan berada dalam kondisi aman. Besarnya cadangan tersebut membuat Perum Bulog harus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang karena daya tampung yang dimiliki sudah tidak mencukupi.
“Kapasitas Bulog hanya 3 juta ton, tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton,” ungkap Amran.
Selain cadangan yang tersimpan di gudang Bulog, pemerintah juga memperhitungkan potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi mencapai 10 hingga 11 juta ton.
Tak hanya itu, cadangan beras yang berada di sektor hilir seperti rumah tangga, hotel, dan restoran juga diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.
Dengan memperhitungkan keseluruhan cadangan tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan konsumsi beras masyarakat dapat terpenuhi hingga 10 sampai 11 bulan mendatang.
Amran juga menilai kondisi surplus beras saat ini memperkuat tren positif sektor pertanian nasional. Bahkan, selama dua tahun terakhir, komoditas beras tidak lagi menjadi faktor utama penyumbang inflasi di Indonesia.