Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan guna mengerek kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi di berbagai sentra perikanan rakyat. Langkah ini ditempuh untuk memutus mata rantai persoalan klasik yang membuat nelayan kecil selama lebih dari delapan dekade terjebak pada posisi tawar lemah dan terpaksa melepas hasil tangkapan dengan harga rendah akibat minimnya fasilitas penyimpanan.
Merespons persoalan struktural tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, agar seluruh program kerja kementerian diarahkan secara konkret untuk mengangkat taraf hidup dan martabat nelayan di Tanah Air.
Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Energi Terbarukan hingga Pengembangan Logam Tanah Jarang
Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ayu Rahmawati, menyampaikan bahwa wujud nyata dari arahan tersebut adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dibangun untuk menghadirkan ekosistem perikanan terpadu dari hulu hingga hilir langsung di kawasan permukiman nelayan.
“Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kami menghadirkan berbagai fasilitas pendukung secara terpadu, mulai dari tambatan perahu, pabrik es, gudang pendingin (cold storage), hingga pasar ikan modern langsung di desa nelayan. Saat ini, sebanyak 100 kampung telah selesai dibangun dan pengoperasiannya terus kami tuntaskan secara bertahap,” ujar Ayu dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ayu, ketersediaan infrastruktur rantai dingin (cold chain) di tingkat desa terbukti mampu menjaga kesegaran mutu ikan sekaligus mendongkrak nilai jual tangkapan nelayan secara signifikan.
“Dampaknya sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, misalnya, harga jual ikan tuna di tingkat nelayan melonjak dari kisaran Rp25.000 – Rp30.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain itu, hasil tangkapan kini tidak lagi dijual mentah secara terburu-buru, melainkan dapat diolah langsung di kampung tersebut untuk memberikan nilai tambah sebelum dikirim ke luar daerah,” jelas Ayu.
Ke depannya, pemerintah memastikan pengawalan terhadap optimalisasi operasional seluruh titik KNMP terus dilakukan agar sistem tata niaga perikanan rakyat berjalan lebih efisien, berdaya saing, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
