Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap jenderal bintang dua, Eko Hadi Santoso, menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri itu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara maraton sejak pukul 09.00 WIB hingga Selasa (17/11/2026) malam.
Dengan dijatuhkannya vonis etik terhadap lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 tersebut, total sudah ada dua perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua di institusi Korps Bhayangkara yang dicopot secara tidak hormat dalam perkara yang sama.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa majelis sidang etik menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan tercela sehingga layak diberhentikan dari dinas kepolisian.
“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya.
Sebelum Eko Hadi Santoso, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan hukuman PTDH kepada perwira tinggi bintang dua lainnya, yakni Ahrie Sonta, yang juga terseret dalam pusaran dugaan penyadapan Kepala Negara tersebut.
Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Energi Terbarukan hingga Pengembangan Logam Tanah Jarang
Meski dua jenderal bintang dua telah resmi dipecat, proses penegakan etik di internal kepolisian belum sepenuhnya rampung. Tercatat masih ada dua tersangka lain dari unsur Polri yang hingga kini belum menjalani sidang kode etik terkait kasus serupa.
Kedua perwira tinggi yang menunggu giliran sidang tersebut adalah mantan Kapolri yang masih menyandang pangkat jenderal bintang empat berinisial LSP, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri berinisial SU.
