Jakarta – Komisi III DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk melangkah ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut menandai rampungnya pembahasan pada tingkat pertama setelah melalui rapat kerja bersama pemerintah.
Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana merupakan instrumen strategis negara dalam merespons kompleksitas kejahatan ekonomi, khususnya korupsi.
“Tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum,” kata Eddy dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI, dikutip, Kamis (18/11/2026).
Kriteria Wapres Ideal Prabowo: Pengamat Sebut Sufmi Dasco Ahmad Mampu Hindari “Matahari Kembar”
Menurut Eddy, ruang lingkup penerapan aturan ini tidak berhenti pada perkara korupsi semata, melainkan juga menyasar berbagai tindak pidana serius lain yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan negara.
“Yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” paparnya.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa efektivitas regulasi perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh pembatasan jenis tindak pidana secara limitatif, tetapi juga sangat bergantung pada tata laksana pelaksanaannya di lapangan.
“Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” harapnya.
Pada akhir rapat kerja, Wamenkum menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan RUU tersebut bersama jajaran Komisi III DPR RI.
“Pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutupnya.
