Jakarta – Mabes Polri meluruskan informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan penangkapan dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Mendagri dan Idham Azis, oleh Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dengan tegas membantah narasi tersebut dan memastikan bahwa informasi itu adalah berita bohong alias hoaks.
“Tidak benar,” ujar Komjen Asep singkat saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Di tengah klarifikasi tersebut, Bareskrim Polri terus mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi (illegal tapping) yang berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yang terdiri dari seorang mantan Kapolri berinisial LSP serta tiga perwira tinggi kepolisian berpangkat
bintang dua berinisial ASN, EH, dan SU.
Tiga tersangka pertama, yakni LSP, ASN, dan EH, resmi menyandang status tersangka pada 3 November 2026, disusul oleh penetapan tersangka SU pada 5 November 2026.
Sasaran Penyadapan Ilegal: Dari Presiden hingga Tokoh Publik
Kabareskrim Polri membeberkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan operasi penyadapan di luar koridor hukum dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum resmi. Praktik nirprosedural ini bahkan menyasar nomor telepon pribadi Presiden Republik Indonesia.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Berdasarkan hasil konstruksi perkara, para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi dokumen administrasi yang sah, seperti surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Menjelang pengungkapan kasus, para pelaku juga terdeteksi berupaya menghilangkan barang bukti dengan menghapus log aktivitas pada sistem pengamanan data sekitar Oktober 2026.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut,” jelasnya.
Peran Tersangka dan Alasan Belum Ditahannya SU
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, merinci keterlibatan spesifik para tersangka, khususnya peran kunci yang dipegang oleh tersangka SU. Dalam struktur operasi tersebut, tersangka EH dan ASN wajib mengantongi izin dari SU manakala hendak mengeksekusi penyadapan.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, tersangka ASN tercatat meminta izin kepada SU untuk memusnahkan seluruh file rekaman hasil penyadapan yang terkumpul, yang kemudian disetujui oleh SU.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-accept melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” tutur Suhermanto.
Dari total empat tersangka, tiga di antaranya yakni LSP, ASN, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, tersangka SU belum dapat ditahan karena terkendala kondisi kesehatan pascastroke yang dialaminya.
“Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” imbuh Suhermanto.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi ketentuan akses ilegal (illegal access) Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 20 huruf j Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait perusakan atau penghapusan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.