Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum menemukan titik terang penyelesaian.
Yusril membeberkan bahwa salah satu hambatan utama mandeknya penanganan perkara tersebut adalah ketiadaan kesamaan persepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Menurutnya, tidak semua tindak pidana pelanggaran HAM otomatis memenuhi standar berat, sehingga peristiwa yang tidak masuk kualifikasi tersebut semestinya ditangani melalui mekanisme peradilan pidana umum agar tidak menggantung tanpa kejelasan.
“Pertama adalah kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat itu belum ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya adalah tidak semua pelanggaran HAM terkategori sebagai pelanggaran HAM yang berat,” ujar Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, (9/11/2026).
Kendala Pembagian Kewenangan Antara Komnas HAM dan Kejaksaan
Selain persoalan kualifikasi, hambatan struktural turut mewarnai proses penegakan hukum akibat adanya pembagian kewenangan yang rigid antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
Yusril menjelaskan, kendala kerap muncul manakala berkas hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan kepada Kejaksaan, namun dinilai masih memerlukan kelengkapan pembuktian. Di sisi lain, Komnas HAM memiliki keterbatasan mandat, seperti ketiadaan wewenang melakukan panggilan paksa, yang membuat mereka tidak dapat leluasa melengkapi instrumen penyidikan layaknya aparat penegak hukum.
“Penyelidikannya ada pada Komnas, penyidikannya ada pada Kejaksaan. Jadi kalau ini diselidiki, diserahkan ke penyidik, penyidik bilang ini kurang, ‘Coba kamu tindak lanjuti.’ Penyelidik bilang, ‘Ya kemampuan kami sebagai penyelidik ya cuma sampai di sini. Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa, tapi penyelidik kan tidak bisa,” urai Yusril.
Dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang tercatat, pemerintah mencatat baru empat perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan, yakni Peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai—di mana tiga kasus awal tercatat berakhir dengan putusan bebas karena unsur pembuktian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
Sementara itu, 13 kasus lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah meliputi:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Penembakan Misterius (Petrus)
3. Peristiwa Talangsari
4. Rumoh Geudong
5. Penghilangan paksa 1997-1998
6. Kerusuhan Mei 1998
7. Tragedi Trisakti
8. Tragedi Semanggi I dan II
9. Pembunuhan dukun santet 1998-1999
10. Peristiwa Simpang KKA
11. Peristiwa Wasior
12. Peristiwa Jambo Keupok
13. Peristiwa Wamena
Pembentukan Pokja untuk Urai Kebuntuan Hukum
Guna memecah kebuntuan penanganan perkara tersebut, pemerintah sepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus yang dipimpin oleh Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan.
Pokja ini akan melibatkan lintas institusi, mulai dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, unsur akademisi, hingga para mantan hakim untuk merumuskan terobosan teknis yiosprosedural. Salah satu opsi yang dikaji adalah melibatkan unsur jaksa atau penyidik kepolisian sejak tahap penyelidikan di Komnas HAM agar konstruksi pembuktian lebih selaras saat memasuki fase penyidikan.
Yusril menegaskan bahwa pembentukan Pokja ini difokuskan untuk menyelesaikan hambatan teknis di lapangan tanpa harus merevisi undang-undang yang berlaku.
“Kami mencoba mencari solusi terhadap kemandekan ini dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan segera kelompok Pokja bekerja. Pada permulaannya 13 kasus yang mandek bisa jalan lagi,” pungkasnya.