Jakarta – Sebanyak 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang diduga bermasalah dalam kasus Karhutlah terancam dicabut hak atas tanahnya setelah dilakukan penelusuran oleh aparat penegak hukum.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi pencabutan HGU itu disampaikan Kabareskrim Polri berdasarkan hasil penanganan kasus kebakaran lahan dan dugaan kelalaian perusahaan dalam menjalankan kewajiban pencegahan serta mitigasi kebakaran.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
pemerintah telah mengelompokkan delapan perusahaan dari 11 perusahan ke dalam tahapan penindakan, mulai dari pencabutan HGU, pengambilalihan lahan oleh negara, hingga evaluasi izin usaha perkebunan. Sementara tiga perusahaan lainnya masih menjalani pendalaman dan pemeriksaan lapangan.
Sebelas perusahaan yang masuk dalam rekomendasi tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, PT RKA dan PT SKM di Kalimantan Barat, PT SAE di Kabupaten Landak, PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, PT AEL dan PT API di Kabupaten Ketapang, PT JMS dan PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta PT ANI di Kabupaten Landak.
Menteri Nusron juga mengungkapkan hasil penelusuran beneficial ownership atau pemilik manfaat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Dari penelusuran itu ditemukan keterlibatan investor maupun pemegang saham dari luar negeri, diantaranya berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Tidak.hanya itu, ada pula pemegang saham domestik yang identitasnya belum dapat disampaikan kepada publik.
Pemerintah Akan Ambil Alih Lahan Sejumlah Perusahan Nakal
Menteri Nusron menjelaskan, keputusan untuk mencabut seluruh HGU perusahaan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya tingkat kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan kewajiban yang tercantum dalam diktum surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada perusahaan. Yaitu, PT MIB denga luas 4.000 hektare. Sementara itu, PT RKA tercatat menguasai lahan seluas 11.558 hektare. Adapun PT SKM memiliki dua bidang lahan dengan luas masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare yang juga masuk dalam rencana pencabutan seluruh HGU.
Pemerintah telah menetapkan PT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare sebagai perusahaan yang lahannya akan diambil alih negara. Langkah tersebut dilakukan karena masa berlaku HGU perusahaan itu telah berakhir sejak 2020. Berbeda dengan kelompok ketiga, ini mencakup perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kelompok ini.
Perusahaan yang disebut Menteri Nusron meliputi PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, serta perusahaan yang disebut sebagai PT AIR dengan luas 5.134 hektare. Selain tidak menerbitkan HGU, pemerintah juga akan mengevaluasi izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut. Evaluasi melibatkan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan antara lain kebakaran hutan yang berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta kondisi perusahaan yang belum aktif meskipun telah memiliki izin usaha perkebunan.
Selanjutnya, pada kelompok keempat, pemerintah merencanakan pencabutan sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.Pencabutan tidak dilakukan terhadap seluruh lahan karena tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih dalam proses pendalaman. Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik, pengukuran lahan, serta pencocokan data untuk menentukan cakupan penindakan terhadap masing-masing perusahaan.
“Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” jelas Nusron.
Dengan demikian, rekomendasi terhadap 11 perusahaan tersebut belum seluruhnya berujung pada keputusan pencabutan HGU. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan bentuk tindakan yang akan diterapkan berdasarkan temuan di lapangan.
pemerintah juga merencanakan pencabutan sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Pencabutan tidak dilakukan terhadap seluruh lahan karena tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih dalam proses pendalaman. Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik, pengukuran lahan, serta pencocokan data untuk menentukan cakupan penindakan terhadap masing-masing perusahaan.