Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi publik secara langsung, termasuk dari berbagai daerah di Indonesia.
“Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” kata Syahganda di hadapan para pelaku industri media dari berbagai daerah di Indonesia yang menghadiri Local Media Summit 2026 di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Syahganda menyebut media lokal sebagai salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah untuk memahami dinamika dan persoalan yang terjadi di daerah. Kedekatan media dengan masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh informasi lapangan secara lebih cepat, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
“Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Bakom RI membuka kesempatan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai platform media, baik televisi, media cetak, media daring, maupun media baru yang berkembang melalui media sosial. Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan untuk memperluas jangkauan komunikasi pemerintah sekaligus memperkuat hubungan dengan para pelaku media di daerah.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Bakom Klaim Ekonomi Tumbuh dan Upah Buruh Naik 6,5 Persen
Syahganda juga menekankan bahwa komunikasi pemerintahan tidak seharusnya berjalan satu arah. Selain menyampaikan kebijakan dan capaian pemerintah, komunikasi publik perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ia menjelaskan, penyampaian informasi yang baik dibutuhkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pekerjaan pemerintah. Tanpa komunikasi yang menjangkau publik secara luas, hasil kerja yang telah dilakukan belum tentu dipersepsikan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik,” kata Syahganda.
“Orang misalkan kerja keras, tapi yang diterima oleh masyarakat itu yang koruptor, yang malas, atau apa sebagainya, angka-angkanya kurang jelas dan lain-lain. Nah itulah yang diminta Pak Presiden saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya,” imbuhnya.