Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah capaian ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani dan nelayan, serta kenaikan upah buruh menjadi indikator yang mencerminkan upaya pemerintah memperluas kesejahteraan masyarakat.
Syahganda menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten berada di atas 5 persen, dengan capaian 5,61 persen pada kuartal I-2026. Ia menilai belanja pemerintah pada awal tahun turut mendorong aktivitas ekonomi dan menarik keterlibatan sektor swasta.
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, Rabu (21/10/2026).
Menurut Syahganda, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan semata. Pemerintah juga perlu memperhatikan sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia mencontohkan perkembangan nilai tukar petani (NTP), yang naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat sebesar 108,85.
Di bidang ketenagakerjaan, Syahganda menyatakan rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Ia membandingkan angka tersebut dengan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebutnya berada di kisaran 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.
Meski menyoroti sejumlah indikator positif, Syahganda mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan, salah satunya menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Ia menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah mengalami penurunan status ke kelompok kelas menengah bawah.
Persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi pada 2027. Ia juga menyebut sektor industri otomotif sebagai salah satu bidang yang akan didorong untuk memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” pungkasnya.
Syahganda menilai pertumbuhan yang inklusif perlu memastikan masyarakat dari berbagai lapisan turut menikmati hasil perkembangan ekonomi. Namun, tantangan terkait kondisi kelas menengah tetap menjadi pekerjaan yang perlu ditangani pemerintah ke depan.