Jakarta – Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk mengevaluasi laporan mengenai pembangunan koperasi yang berada di lokasi yang dianggap kurang strategis.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengakui bahwa pemerintah menemukan sejumlah bangunan koperasi yang penempatannya dinilai belum sesuai dengan kebutuhan. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih baik.
“Kalau terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih muncul di beberapa titik spot, bangunan yang tidak sesuai, memang kita temukan. Kita akui itu kita temukan, tapi terus kemudian kita melakukan evaluasi,” kata Farida, Rabu (21/10/2026).
Farida menjelaskan, beberapa lokasi pembangunan KDKMP memang mendapat penilaian kurang strategis karena berada jauh dari kawasan permukiman. Namun, penentuan lokasi tersebut juga berkaitan dengan upaya mendekatkan koperasi kepada petani yang memasok berbagai komoditas pangan, seperti sayuran dan buah-buahan.
“Kita mau menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai offtaker (penyerap) sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di situ,” imbuh Farida.
Menurut Farida, penetapan lokasi pembangunan KDKMP mengacu pada mekanisme yang melibatkan sejumlah pihak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses tersebut dilakukan melalui koordinasi antara pengurus koperasi, kepala desa, dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana pembangunan.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dengan mekanisme tersebut, penempatan unit koperasi seharusnya mempertimbangkan hasil pembahasan bersama di tingkat desa, bukan ditentukan tanpa pertimbangan.
Pemerintah turut menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi yang beredar mengenai lokasi pembangunan koperasi. Setiap laporan perlu ditelusuri lebih lanjut agar evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan, mengingat tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan akurat.
Oleh karena itu, anggapan bahwa seluruh unit KDKMP dibangun di lokasi yang tidak strategis atau jauh dari permukiman dinilai tidak menggambarkan kondisi secara menyeluruh.
Meski terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, pemerintah menyatakan akan terus melakukan pembenahan dan menerima masukan dari masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung KDKMP agar berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperlancar distribusi kebutuhan pokok di wilayah pedesaan.
Perkembangan program KDKMP juga tercermin dalam data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026. Sebanyak 83.363 koperasi telah berbadan hukum, sementara 79.733 unit telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).
Selain itu, tercatat 60.854 unit KDKMP telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik dilaporkan telah rampung sepenuhnya, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Pemerintah berharap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dapat membantu memastikan pembangunan serta pengoperasian KDKMP sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan penempatan yang tepat dan pengelolaan yang efektif, koperasi diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi pangan, mendukung petani lokal, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.