Jakarta – Realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai peningkatan belanja tersebut masih sejalan dengan perencanaan anggaran dan tidak mengganggu kesehatan APBN. Defisit yang terjadi juga telah diperhitungkan sejak penyusunan anggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja negara telah mencapai hampir 70 persen dari target selama sembilan bulan pertama tahun ini.
“Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Di sisi penerimaan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Nilai tersebut tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Dengan perbandingan antara pendapatan dan belanja tersebut, APBN mengalami defisit sekitar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menjelaskan, defisit anggaran merupakan bagian dari desain APBN yang telah direncanakan pemerintah sejak awal, bukan semata-mata akibat pengeluaran negara yang lebih besar daripada penerimaan.
Ia juga menilai percepatan belanja pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 30 September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 61,7 persen, sedangkan pada periode yang sama tahun ini sudah berada di level 69,2 persen.
“Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja,” kata Suahasil.
Menurut dia, percepatan tersebut dilakukan agar pengeluaran pemerintah tidak menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran. Pemerintah mengupayakan penyaluran belanja berlangsung lebih merata sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” ujarnya.
“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” kata Suahasil.
Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 29,6 Persen
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat hingga September 2026 mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu. Realisasi tersebut meningkat 29,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Kontributor terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), dengan realisasi Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu yang tersedia.
Anggaran pemerintah pusat dialokasikan untuk beragam kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, termasuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan jalan tol. Anggaran itu juga mendukung penyaluran bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta program di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” katanya.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,5 Persen
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga September mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Pertumbuhan sebesar 25,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan realisasi penerimaan masih berada pada jalur yang direncanakan pemerintah.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun, atau sekitar 68 persen dari target yang ditetapkan.
Selain pajak, peningkatan pendapatan juga didukung sektor kepabeanan dan cukai. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp240,1 triliun hingga September 2026, naik dari Rp221,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Laju pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai turut menguat, dari 7,1 persen pada tahun sebelumnya menjadi 8,5 persen pada tahun ini.
“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.
Transfer ke Daerah Diperkirakan Naik
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal APBN sebesar Rp693 triliun.
Pemerintah memperkirakan alokasi transfer tersebut meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan penanganan bencana alam. Perhitungan akhir alokasi masih akan diselesaikan.
Penyaluran transfer ke daerah dijadwalkan berlanjut selama Oktober hingga Desember 2026. Dana transfer umum antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji, dukungan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun transfer khusus digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik, termasuk bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan kesetaraan, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), tunjangan guru, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta kebutuhan pegawai daerah.
Selain itu, pemerintah terus melaksanakan penyaluran dana desa dan dana insentif guna mendukung kegiatan pembangunan serta pelayanan di daerah.