 bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana di Sumatera.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana di Sumatera.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembangunan huntap harus segera direalisasikan agar masyarakat terdampak mendapat kepastian tempat tinggal.
“Kita ingin agar warga-warga yang terdampak, yang rumahnya hilang, rusak berat, itu segera mereka dibangunkan huntapnya. Supaya mereka ada ketenangan, ya, bahwa pemerintah itu hadir. Kira-kira gitu. Jadi kami akan terus jalan ini,” kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah meninjau langsung perkembangan pembangunan huntap di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis.
Menurut Tito, pembangunan rumah saja tidak cukup. Hunian yang telah selesai harus didukung dengan berbagai infrastruktur dasar sehingga masyarakat bisa segera menempatinya.
Karena itu, Satgas PRR memastikan ketersediaan akses jalan, air bersih, listrik, hingga prasarana kawasan menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Di Tapanuli Tengah, pembangunan huntap dilakukan dengan beberapa pendekatan. Skema in situ diterapkan dengan membangun kembali rumah di lokasi awal, sepanjang kawasan tersebut telah dinyatakan aman untuk dihuni.
Sementara itu, skema ex situ dilakukan dengan memindahkan pembangunan rumah ke kawasan baru yang dinilai lebih aman. Ada pula huntap komunal yang dibangun secara terpusat dalam satu kawasan dengan dukungan berbagai fasilitas penunjang.
Untuk huntap dengan skema in situ dan ex situ, pembangunan berada di bawah penanganan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan huntap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Tito Minta Tak Berhenti di Rumah Contoh
Tito meminta pembangunan yang menjadi tanggung jawab BNPB tidak berhenti pada tahap rumah percontohan. Ia ingin pembangunan segera diperluas sesuai target program yang telah ditetapkan.
“Saya ingin agar dikerjakan masif. Saya dengar tiga yang dibangun contoh. Baru contoh. Bagus contohnya, tetapi jangan sampai tahun ini enggak dikerjakan. Yang sesuai programnya dikerjakan,” ujarnya.
Menurut dia, percepatan pembangunan penting agar warga terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi tanpa hunian permanen. Program yang telah dirancang harus segera masuk ke tahap pembangunan secara menyeluruh dan dituntaskan sesuai target 2026.
Selain pemerintah, pembangunan huntap komunal di Tapanuli Tengah juga mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Rumah-rumah di kawasan tersebut dilaporkan telah rampung dibangun. Namun, hunian itu belum bisa langsung diserahkan kepada masyarakat karena sejumlah infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih dalam proses penyelesaian.
“Permasalahan jalan, lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemda, kemudian permasalahan air, dan permasalahan listrik itu tanggung jawabnya pemda. Kalau yang bangunkan gedungnya itu tanggung jawab dari Buddha Tzu Chi, ya. Buddha Tzu Chi sudah siap, sudah selesai,” ucap Tito.
Sejumlah pekerjaan yang masih harus dikebut antara lain pembangunan akses jalan, penataan lingkungan kawasan, penyediaan air dan listrik, serta penyelesaian saluran drainase.
Tito meminta pemerintah daerah tidak menunda penyelesaian prasarana tersebut. Sebab, rumah yang sudah berdiri belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum fasilitas pendukungnya tersedia.
“Saya lihat tadi belum selesai, makanya saya kejar, nanti Oktober kita datang lagi, harus selesai,” ucapnya.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap huntap yang telah dibangun dapat segera diserahkan kepada warga terdampak dan menjadi tempat tinggal yang aman serta layak.