 menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN).){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi).
Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sekaligus membentuk aparatur yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan birokrasi pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Karena itu, semangat tersebut harus menjadi prinsip yang diterapkan setiap ASN dalam menjalankan tugasnya.
“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pelatihan Prestasi diikuti 40 ASN Kementerian ATR/BPN. Menurut Nusron, kegiatan tersebut dirancang untuk membangun karakter aparatur yang memiliki komitmen memberikan pelayanan secara mudah, cepat, dan sesuai aturan.
Untuk pertama kalinya, Prestasi diselenggarakan melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi.
Peserta angkatan pertama terdiri atas 40 orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
Nusron menekankan bahwa prinsip memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Nilai tersebut harus tercermin dalam sikap dan tindakan aparatur ketika menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Hal tersebut dinilai semakin penting mengingat sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Sekitar 75-80 persen tugas pokok kementerian tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan,” ujarnya saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Bogor.
KPK Tekankan Integritas Harus Dibuktikan
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pelatihan Prestasi diarahkan untuk membangun pola pikir, mentalitas, serta moralitas ASN agar memiliki komitmen kuat untuk menjauhi praktik korupsi.
Menurutnya, integritas seorang aparatur tidak hanya diuji ketika tidak ada kesempatan melakukan pelanggaran. Justru, sikap tersebut harus tetap dijaga ketika peluang untuk melakukan korupsi terbuka.
Ibnu menjelaskan, pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dari ketiganya, pendidikan memiliki peran penting karena menjadi fondasi dalam membentuk karakter dan integritas seseorang.
“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN dan KPK berharap penguatan integritas dapat berjalan seiring dengan transformasi pelayanan publik. ASN tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkan nilai antikorupsi dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.