Jakarta – Kabar burung mengenai kocok ulang Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto usai peringatan Kemerdekaan RI mendadak jadi sorotan hangat. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa agenda ini hanyalah penataan skala kecil guna menambal beberapa kursi pejabat yang ditinggal kosong.
Menanggapi riak politik ini, pimpinan partai politik memberikan pandangannya. Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
“Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada,” kata Saleh dikutip detik, Minggu (9/8/2026).
Saleh menuturkan bahwa PAN memilih fokus bekerja ketimbang masuk ke ranah spekulasi politik.
“PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi,” katanya.
Pandangan senada disampaikan oleh Waketum Demokrat, Dede Yusuf. Menurut pengamatannya, para menteri yang menjadi mitra di legislatif sejauh ini telah menunjukkan performa yang cukup baik.
“Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua,” ujar Dede Yusuf
Ia pun menambahkan batasan atas penilaiannya tersebut.
“Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II,” ucapnya.
Dari kubu oposisi, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira enggan berspekulasi dan memilih menyerahkan kejelasan informasi kepada pihak eksekutif.
“Enggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang cenderung menurun, Andreas berpandangan bahwa pihak Istana mungkin memiliki sudut pandang serta penilaian tersendiri.
“Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri,” tutur dia.
Pemerintah Tekankan Fokus Utama Hanya Pengisian Kursi Kosong
Sikap senada juga ditunjukkan oleh pimpinan lembaga legislatif. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa persoalan bongkar pasang kabinet murni keputusan presiden.
“Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya,” kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Di sisi lain, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan polemik yang berkembang. Ia membeberkan bahwa sejauh ini belum ada agenda perombakan besar-besaran, dan fokus utama pemerintah jika ada penataan adalah menambal posisi wakil menteri yang tak berpenghuni.
“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya.
“Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi kembali penegasan Pras sebelumnya saat merespons isu perombakan di awal bulan.
“Sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas,” ucap Pras di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Ia merujuk pada beberapa posisi strategis yang ditinggalkan pejabat lamanya, seperti posisi Wamen Imipas serta posisi Wamentan yang sebelumnya dijabat Sudaryono sebelum dialihkan memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
“Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” ujar Pras dalam sesi wawancara di gerbong KA Nusantara Explorer dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026).
“Ya contohnya seperti Wamentan gitu,” ujarnya.