 dari berbagai bentuk intervensi maupun kepentingan politik praktis menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026.){kind=link}
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa menjaga independensi Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai bentuk intervensi maupun kepentingan politik praktis menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pemantik dalam Room Diskusi Serial 7 bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia,” kata Hasto.
Hashim Djojohadikusumo Dorong Pemuda Perluas Gagasan untuk Menjawab Tantangan Pembangunan
Menurut Hasto, NU memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai elemen kebangsaan lainnya, NU dinilai menjadi salah satu pilar penting yang membentuk fondasi Indonesia melalui nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin serta semangat nasionalisme.
Ia juga mengapresiasi pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam simbol organisasi, termasuk peran NU melalui Resolusi Jihad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasto menilai sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan perlu terus diperkuat dengan memahami sejarah lahirnya NU maupun PNI secara utuh. Menurutnya, pemahaman sejarah menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Menurut Hasto, dinamika politik modern berpotensi mengikis ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan melalui berbagai intervensi yang didorong kepentingan elektoral.
“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menilai organisasi yang tetap menjaga ideologi, seperti PDI Perjuangan dan NU, memiliki peran strategis di tengah menguatnya pragmatisme dalam kehidupan masyarakat.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” kata Ulil.
Ia menjelaskan bahwa ideologi atau akidah menjadi pedoman penting dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat tidak kehilangan arah. Meski demikian, ideologi juga harus mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024, Robikin Emhas, menegaskan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” kata Robikin.
Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara, Endin AJ Soefihara, mengatakan diskusi tersebut digelar sebagai ruang mempertemukan gagasan kelompok nasionalis dan kalangan keagamaan dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.