Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih. Arahan tersebut juga mencakup keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, instruksi itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, kolaborasi antar-kementerian dan lembaga diperlukan agar koperasi mampu berperan sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi *offtaker* bagi berbagai program strategis nasional.
Menurut Zulkifli, koperasi nantinya akan menjadi saluran distribusi berbagai bantuan pemerintah dan barang bersubsidi kepada masyarakat sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Penyaluran bantuan sosial akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, distribusi pupuk melalui badan usaha milik negara (BUMN), bantuan alat dan mesin pertanian berasal dari Kementerian Pertanian, sedangkan LPG tabung 3 kilogram disalurkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Oleh karena itu ditegaskan kembali harus didukung penuh,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebutuhan operasional agar koperasi dapat segera berjalan efektif. Sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026.
Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 35.862 koperasi pada akhir 2026.
Zulkifli menambahkan, pemerintah akan melakukan pembinaan dan penyempurnaan pengelolaan koperasi selama dua tahun sebelum diserahkan kepada pemerintah desa sebagai pemiliknya.
“Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan. Setelah dua tahun diserahkan kepada desa karena itu koperasi milik desa,” katanya.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri sejumlah menteri koordinator dan menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sertaMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.