 mulai menjalankan transformasi besar dalam tata kelola organisasi dan pelayanan publik.){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menjalankan transformasi besar dalam tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Perubahan tersebut diarahkan untuk menciptakan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, transformasi yang kini dijalankan menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap layanan pertanahan.
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026, dilansir dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Selasa (21/7/2026).
Menurut Nusron, keberhasilan transformasi pelayanan ditopang oleh tiga aspek utama, yakni penguatan organisasi, penyempurnaan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga komponen tersebut harus berjalan beriringan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dari sisi organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan yang sebelumnya berbasis tematik menjadi berbasis kewilayahan. Langkah itu diharapkan membuat pelayanan lebih mudah dipantau sekaligus mendekatkan aparat dengan masyarakat di wilayah kerjanya.
“Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat,” terang Nusron.
Di bidang pelayanan, ATR/BPN akan menerapkan sistem first in, first out, yakni setiap berkas yang lebih dahulu masuk wajib diproses lebih dulu. Selain itu, kementerian juga akan menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian waktu penyelesaian layanan.
Tak hanya itu, proses layanan peralihan hak atas tanah ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 hari.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan seluruh pejabat administrator dan pengawas agar menjaga integritas serta mematuhi aturan yang berlaku. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.
Ia meminta para Kepala Kantor menghentikan segala praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nusron kembali menekankan bahwa seluruh pembenahan di lingkungan ATR/BPN bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesannya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim turut memaparkan capaian kinerja wilayahnya. Menteri Nusron juga didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.