Jakarta – Upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (non-PAUD) yang dikenal sebagai program MBG 3B.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Wihaji, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan anak merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pencegahan stunting.
“Kenapa MBG 3B itu penting? Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Inilah wujud kehadiran negara melalui Program MBG 3B untuk menjawab penyebab stunting yang berkaitan dengan pemenuhan gizi,” kata Wihaji.
Ia menjelaskan bahwa sasaran utama program tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, Kemendukbangga/BKKBN akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Karena itu, sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Secara teknis, pelaksanaannya akan terus disinergikan antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional,” tambah dia.
Menurut Wihaji, keberhasilan implementasi MBG 3B tidak hanya bergantung pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga memerlukan kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga terkait.
Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi aspek penting agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan capaian program dapat diukur secara akurat. Selain itu, pelaksanaan program juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wihaji juga menekankan pentingnya perhatian terhadap para kader pendamping yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, skema insentif yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan wilayah dan beban kerja, serta perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu menjadi perhatian bersama.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan pentingnya penggunaan data yang terintegrasi dan selaras antarinstansi sebagai dasar pelaksanaan program.
“Secara teknis mohon ditindaklanjuti, terutama oleh Kapusdatin kami. Sumber datanya dipelajari, cara memperolehnya dipelajari, sehingga nantinya kita memiliki data yang sama-sama mendekati valid dan menjadi acuan bersama, baik di Kemendukbangga/BKKBN maupun di BGN,” ungkap Wihaji.
Pertemuan koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Dalam pertemuan itu, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya finalisasi pedoman teknis distribusi makanan, penguatan edukasi terkait gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG 3B, peningkatan peran kader dalam pendampingan dan edukasi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta dukungan pemenuhan kebutuhan kader pendamping program.
Melalui pertemuan eksekutif tersebut, Kemendukbangga/BKKBN bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi agar pelaksanaan Program MBG 3B dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi ibu, anak, dan terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat serta berkualitas.