Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai keberadaan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang berasal dari berbagai latar belakang dapat memberikan sudut pandang baru dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan agenda pemerintah.
Qodari menjelaskan, berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN, posisi komisaris memiliki peran strategis, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam memberikan masukan dan arahan bagi perusahaan.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” kata Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai tanggapan atas polemik yang berkembang terkait penunjukan sejumlah komisaris di perusahaan BUMN. Beberapa di antaranya yang menjadi perhatian publik adalah pengangkatan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting yang merupakan relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Menurut Qodari, penunjukan komisaris merupakan praktik yang lazim dilakukan di berbagai perusahaan, baik di lingkungan BUMN maupun sektor swasta. Keberadaan komisaris dinilai penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan gagasan dan masukan bagi perkembangan perusahaan.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tuturnya.
Ia menambahkan, individu yang dipercaya menjadi komisaris umumnya memiliki pengalaman yang beragam, baik di organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai dapat memperkaya perspektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan bahwa DPR terus mendorong agar posisi komisaris di BUMN diisi oleh figur-figur yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2026).