Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta sejumlah kementerian dan BUMN memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah meningkatnya dinamika ekonomi global.
Rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026), membahas berbagai langkah strategis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, forum tersebut difokuskan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta merumuskan langkah antisipatif terhadap berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik.
“Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” kata Dasco usai rapat koordinasi.
Menurutnya, pertemuan lintas lembaga tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga perusahaan BUMN sektor energi.
“Rapat koordinasi dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Kemudian, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pimpinan DPR, anggota Komisi XI, Kementerian ESDM, serta Pertamina dan Pertagas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa seluruh peserta rapat sepakat untuk menempatkan stabilitas makroekonomi sebagai prioritas utama dalam jangka pendek.
Menurut Mari, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dunia, menuntut pemerintah dan otoritas ekonomi untuk memperkuat koordinasi kebijakan.
“Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa yang terpenting ialah menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek,” katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan juga mencakup sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini merupakan forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran di antara kita semua,” ujar Mari.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi lintas lembaga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi disusun secara komprehensif, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil.
Salah satu isu strategis yang turut dibahas dalam rapat tersebut adalah ketersediaan pasokan gas untuk sektor industri, yang dinilai penting dalam menjaga daya saing dan keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.
“Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan perekonomian nasional dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Prasetyo.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi antarotoritas ekonomi dapat menjaga momentum pertumbuhan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan global yang masih berlanjut sepanjang tahun 2026.