, merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan efisiensi, serta menutup potensi kebocoran di sektor usaha negara.){kind=link}
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan efisiensi, serta menutup potensi kebocoran di sektor usaha negara.
Kawendra menyampaikan pandangannya sebagai respons atas pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam, yang mengaku baru mengetahui pembentukan IDSurvey pada Juli 2025 dan menilai keberadaan holding tersebut selama hampir satu tahun belum menunjukkan dampak yang signifikan.
Menanggapi hal itu, Kawendra menegaskan bahwa pembentukan IDSurvey justru mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perusahaan negara dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi IDSurvey dan seluruh subholding dikutip, Sabtu (27/6/2026).
Menurut dia, pembentukan holding merupakan bagian dari agenda transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah. Melalui konsolidasi perusahaan, pemerintah berupaya menciptakan BUMN yang lebih kuat, sehat, dan memiliki daya saing tinggi, bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan yang ada.
“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.
Kawendra menambahkan, pembentukan IDSurvey juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun BUMN yang profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” pungkasnya.
Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengintegrasikan layanan inspeksi, sertifikasi, dan survei dalam satu ekosistem yang lebih efisien dan kompetitif, sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.