Jakarta – Kejaksaan Agung meminta seluruh pihak yang namanya tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Sony Sonjaya dan telah dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya menghormati seluruh keterangan yang telah disampaikan para saksi maupun tersangka dalam proses pemeriksaan, termasuk pengakuan yang dituangkan Sony Sonjaya dalam BAP.
“Yang disebut oleh Pak Soni dalam BAP, kita menghargai dan kita berharap bahwa masing-masing yang terperiksa dapat membuka semua, baik mengenai perbuatan yang sebenarnya terjadi maupun pihak-pihak yang terlibat,” kata Febrie di kantor Bakom, Rabu (24/62026).
Menurutnya, keterbukaan dari seluruh pihak yang telah diperiksa menjadi hal penting untuk membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program MBG.
Febrie menegaskan penyidik tidak hanya akan mendalami keterangan dari Sony Sonjaya, tetapi juga informasi yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang telah diperiksa dalam perkara tersebut.
“Kita berharap dan kita sangat menghargai tidak saja Pak Soni, tetapi orang yang diperiksa di perkara MBG mengenai apa yang terjadi, perbuatan korupsi di semua proses manajemen MBG yang selama ini dilakukan maupun orang-orang yang terlibat. Dan pasti akan kita dalami,” ujarnya.
Ia menilai pengungkapan kasus tersebut penting dilakukan karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang harus dijaga agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita melihat bahwa program ini menjadi program yang sangat penting dan harus dikawal bersama agar tujuannya dapat tercapai dengan baik,” katanya.
Selain melakukan proses penegakan hukum, Kejaksaan Agung juga mendorong adanya pembenahan tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya semakin transparan dan akuntabel. Menurut Febrie, perbaikan sistem pengelolaan diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program secara terbuka.
“Kita juga mendorong segera perbaikan tata kelola di dalamnya agar lebih transparan dan masyarakat dapat melihat bagaimana proses ini dilakukan oleh penyidik untuk penyelesaiannya,” pungkasnya.