Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidak terpakai guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Agus saat meninjau program ketahanan pangan bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2026).
“Seluruh lapas dan rutan kami dorong untuk mengoptimalkan lahan idle yang ada, terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan internal,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan lapas dan rutan, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di pasar.
Salah satu upaya yang didorong adalah produksi bahan pangan seperti telur agar kebutuhan internal dapat terpenuhi tanpa menambah tekanan pada pasokan pasar.
MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat Lewat FGD di Bali, Libatkan Akademisi dan Pakar Hukum
“Kami minta agar kebutuhan seperti telur bisa dipenuhi dari dalam, sehingga tidak ikut menambah tekanan yang bisa memicu inflasi,” katanya.
Agus menambahkan, seluruh masukan dan evaluasi dari Komisi IV DPR RI dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut untuk penyempurnaan program yang sedang berjalan.
Sementara itu, Titiek Soeharto mengapresiasi transformasi Pulau Nusakambangan yang kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan pemasyarakatan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai pusat ketahanan pangan.
“Ini langkah yang kreatif dan patut dicontoh,” ujarnya.
Ia menilai, program tersebut membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat dikembangkan di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pemasyarakatan.
Selain berdampak pada ketersediaan pangan, program ini juga memberikan manfaat bagi warga binaan yang dilibatkan. Narapidana yang memenuhi syarat, seperti telah menjalani sebagian masa pidana dan melalui asesmen, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pertanian dan perikanan.
Menurutnya, keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat, termasuk adanya insentif berupa premi dari hasil kerja mereka selama mengikuti program.
