Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia kembali menekankan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa, termasuk dalam merancang sistem ekonomi nasional.
Arus Balik Long Weekend, KCIC Tambah 6 Perjalanan Whoosh karena Penumpang ke Jakarta Meningkat
Menurut Prabowo, Pancasila bukan sekadar dokumen historis yang dibacakan dalam peringatan kenegaraan, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Fero Alloy Mulai Masuk Skema Satu Pintu, Ini Tahapan Transisinya
“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Presiden menilai bahwa selama beberapa dekade terakhir Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun, ia mengakui hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Masih terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan kekayaan nasional dan distribusi nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” katanya.
Atas dasar itu, Prabowo menyebut transformasi ekonomi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Ia memandang langkah tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi memastikan sistem ekonomi nasional berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” jelasnya.
Dalam pandangannya, ekonomi yang berlandaskan Pancasila harus dibangun di atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pihak lain dalam menentukan nilai dan pengelolaan komoditas strategis yang dimiliki bangsa.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.
Selain memperkuat sektor industri dan hilirisasi, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik perantara yang merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
“Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas,” imbuhnya.
Di akhir pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Reformasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan, akan terus dilakukan agar kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” pungkasnya.