Bakom Tegaskan Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa Hanya untuk Prancis

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa pada akhir Mei 2026 hanya mencakup Prancis. Pemerintah, kata dia, tidak pernah mengumumkan adanya kunjungan resmi ke negara lain selama lawatan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Qodari untuk menjawab berbagai spekulasi mengenai kemungkinan Presiden melanjutkan perjalanan ke negara lain setelah menyelesaikan agenda kenegaraan di Paris.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut Qodari, rencana kunjungan Presiden ke Prancis sebenarnya telah diumumkan jauh hari sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Karena itu, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron bukanlah kunjungan yang mendadak, melainkan telah dipersiapkan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.

Ia menjelaskan, lawatan tersebut juga merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Macron ke Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, kedua negara tengah memperkuat sejumlah kerja sama strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral.

Qodari menyebut sektor pertahanan menjadi salah satu agenda utama kerja sama Indonesia dan Prancis. Hal ini berkaitan dengan pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis yang memerlukan dukungan transfer teknologi.

“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.

Selain pertahanan, kedua negara juga membahas peluang kolaborasi di sektor pendidikan, khususnya pengembangan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), serta kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.

Lebih lanjut, Qodari menilai hubungan personal yang terjalin antara Prabowo dan Macron menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis.

Menurutnya, kedekatan antar pemimpin negara dapat menjadi faktor pendukung dalam memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis.

“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.

Qodari juga menyinggung hubungan baik Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Presiden China Xi Jinping.

Menurut dia, hubungan tersebut menjadi aset diplomatik yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, baik dalam konteks saat ini maupun untuk kepentingan jangka panjang.

“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS