Oleh: Mahardhikka Prakasha Shatya, Mahasiswa Magister Program Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Paramadina.
“APBN bukan sekadar catatan keuangan birokrasi. APBN adalah instrumen perjuangan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.” -Presiden Prabowo Subianto, dalam Paripurna DPR RI-
SKCK dan BPJS Kesehatan Apa Hubungannya?
Rabu, 20 Mei 2026 bukan hari biasa di Senayan. Untuk pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seorang presiden hadir langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) agenda yang lazimnya menjadi tugas Menteri Keuangan. Namun kali ini Presiden Prabowo Subianto memilih tampil sendiri, menyampaikan pidato ekonomi politiknya.
Artikel ini mencoba membedah komunikasi politik Presiden Prabowo secara sistematis dari perspektif ekonomi politik, sebuah pendekatan yang tidak memisahkan keputusan ekonomi dari dinamika kekuasaan, kepentingan kelompok, dan distribusi manfaatnya. Lalu pertanyaannya adalah siapa kah yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, dan apa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan oleh Prabowo?
Mengapa Pidato Ini Penting Secara Struktural?
Dalam sistem presidensial Indonesia, penyampaian KEM-PPKF adalah proses teknis rutin, titik awal negosiasi anggaran antara eksekutif dan legislatif. Namun Prabowo mengubahnya menjadi panggung politik. Paling tidak ada tiga dimensi yang membuat pidato ini melampaui sekadar presentasi fiskal.
Pertama, dimensi simbolik. Kehadiran presiden secara langsung mengangkat bobot moral dan politiknya. Pesan yang tersampaikannya bukan kebijakan kementerian — ini kebijakan Presiden!.
Kedua, dimensi historis. Pidato disampaikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei. Pilihan tanggal ini bukan kebetulan. Retorika kebangkitan, perjuangan, dan nasionalisme dirajut ke dalam narasi ekonomi.
Ketiga, dimensi struktural. Prabowo mengumumkan peraturan pemerintah (PP) yang mengubah arsitektur tata kelola ekspor sumber daya alam — kebijakan yang berdampak langsung pada ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Lima Lapis Anatomi Pesan Komunikasi Politik Prabowo
Lapis Pertama, Populisme Ekonomi, “Negara Kaya, Rakyat Sengsara” Prabowo membuka narasi besar dengan paradoks yang paling menyentuh, Indonesia kaya raya, tetapi kemiskinan dan kesenjangan tak kunjung tuntas. Ia menyebut angka kebocoran kekayaan negara yang selama puluhan tahun mencapai Rp 14.000–15.400 triliun lebih, akibat praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa. Dalam kerangka ekonomi politik, ini adalah framing populis yang klasik namun efektif, mempertajam kontras antara kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat dengan realita kemiskinan yang masih membelenggu jutaan orang. Ekonomi tumbuh lebih dari 35% dalam tujuh tahun terakhir, tetapi UMKM terpuruk dan ketimpangan tidak berkurang secara berarti. Narasi ini memiliki kekuatan elektoral yang kuat karena menyentuh rasa keadilan kolektif.
Lapis Kedua, Nasionalisme. Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia wajib dikuasai negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ini memang bukan retorika baru, Bung Karno pun bicara hal yang sama. Namun implementasinya menjadi kunci.
Kongkretnya pemerintah menerbitkan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferro-alloys kini wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Devisa ekspor ketiga komoditas ini pada 2025 saja mencapai sekitar US$ 69 miliar atau lebih dari Rp 1.100 triliun. Ini adalah langkah resource nationalism yang paling tegas dalam sejarah kebijakan ekspor Indonesia pascareformasi.
Lapis Ketiga, Anti-Korupsi dan Mobilisasi Massa. Prabowo menyerang aparat penegak hukum yang menjadi “beking” koruptor secara langsung dan terbuka. Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk merekam dan melaporkan penyimpangan langsung kepadanya, “Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya.” Secara akademis, ini adalah strategi bypassing intermediaries — presiden memotong rantai birokrasi dan membangun hubungan langsung antara rakyat dan pemimpin tertinggi. Hal ini sangat efektif untuk membangun citra, namun berpotensi menimbulkan masalah kelembagaan jika tidak disertai sistem pengaduan yang kredibel.
Lapis Keempat, Optimisme Fiskal. Prabowo menetapkan sejumlah target makro ekonomi 2027 yang ambisius, pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5%, defisit APBN dijaga di kisaran 1,80–2,40% dari PDB, tingkat kemiskinan diturunkan ke 6,0–6,5%, serta penguatan nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Angka-angka ini adalah political commitment, janji yang dapat ditagih publik. Optimisme yang eksplisit memang membangun harapan dan kepercayaan pasar, namun di saat yang sama menciptakan standar akuntabilitas yang tinggi bagi pemerintah sendiri.
Lapis Kelima, Presidensialisme. Dengan hadir sendiri menggantikan peran Menteri Keuangan, Prabowo mengirimkan sinyal yang tidak ambigu, kendali ada di tangannya. Ini adalah pernyataan personal authority di hadapan seluruh lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, yang hadir dalam satu ruang.
Analisis Ekonomi Politik
Dalam pidatonya Peabowo tersebut ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Lalu siapa yang diuntungkan? Tentu Ekonomi Negara. Seperti kebijakan yang diberikan Prabowo kepada BUMN, ditunjuk sebagai eksportir tunggal, ini adalah hak monopoli atas salah satu sumber devisa terbesar Indonesia. Ini bukan hanya keuntungan finansial, melainkan penguatan posisi strategis BUMN sebagai penggerak ekonomi negara. Selain itu Petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan. Dengan program Koperasi Merah Putih yang ditargetkan mencapai 60.000 unit aktif di akhir 2026, dirancang untuk memastikan perputaran uang menyentuh tingkat kecamatan dan desa. Ini adalah redistribusi ekonomi ke basis yang selama ini paling tertinggal dari pertumbuhan.
Pidato Prabowo ini secara efektif memperkuat tiga citra sekaligus, tegas, pro rakyat, dan antikorupsi. Dalam konteks popularitas yang perlu terus dijaga, ini adalah investasi politik yang sangat terkalkulasi. Rakyat sebagai pemegang narasi, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada presiden yang berbicara tentang “kebocoran” bukan sebagai eufemisme, tetapi sebagai pengakuan atas kegagalan sistemik yang harus dibenahi sekarang juga.
Lalu siapa pihak yang dirugikan? Ya tentu para konglomerat, pengusaha swasta di sektor SDA. Ini adalah kelompok yang paling terdampak secara langsung. Kewajiban ekspor melalui BUMN memotong kendali dan margin yang selama ini dinikmati. Seperti pengusaha batu bara, CPO, dan ferro-alloys yang selama ini menjadi salah satu kelompok paling powerful dalam lanskap oligarki Indonesia dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi bisnis yang fundamental.
Tidak hanya itu, dalam pidatonya, Presiden juga menyentil oknum pejabat korup di tubuh birokrasi dan aparat penegak hukum sebagai “beking”. Secara terbuka dalam pidatonya Presiden memberikan signal kuat, bahwa tekanan politik akan meningkat jika tidak segera diikuti dengan tindakan nyata.
Lalu secara implisit. Narasi “kebocoran puluhan tahun” adalah penghakiman historis, meski tidak menyebut nama, namun jelas merujuk pada kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh rezim-rezim terdahulu. Ini adalah legitimasi politik Prabowo sekaligus delegitimasi masa lalu. Reaksi pasar terhadap kebijakan ini patut dicermati dalam beberapa bulan ke depan. Titik kritisnya yaitu antara retorika dan realitas.
Ada beberapa pertanyaan kritis yang harus diajukan. Pertama, apakah monopoli BUMN adalah solusi atau substitusi masalah? Kebocoran dan korupsi bukan soal siapa pelakunya, swasta atau negara, tetapi soal kualitas pengawasan. BUMN yang monopolistis, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang lebih sulit dikontrol karena berlindung di balik kewenangan negara.
Kedua, kapasitas institusional BUMN. Mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar AS membutuhkan kapasitas logistik, keuangan, dan sumber daya manusia yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Pertanyaannya, apakah BUMN yang ditunjuk sudah siap atau ini akan menjadi beban baru?
Ketiga, konsistensi dengan prinsip persaingan usaha. Penunjukan eksportir tunggal berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan bisa memicu gugatan hukum dari pelaku usaha yang merasa dirugikan, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Keempat, celah antara target dan kapasitas fiskal. Target pertumbuhan 6,5% di tengah ketidakpastian geopolitik global, tekanan nilai tukar, dan proyeksi perlambatan mitra dagang utama adalah target yang sangat ambisius. Jika tidak tercapai, ini akan menjadi bumerang akuntabilitas.
Membaca Pidato Prabowo dalam Peta Kekuasaan yang Lebih Luas
Ada satu hal yang luput dari sebagian besar komentar, pidato ini disampaikan tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, delapan bulan menjelang tahun ketiga pemerintahan. Ini adalah momen konsolidasi. Dalam ekonomi politik, kebijakan bukan hanya soal efisiensi.
Ia adalah tentang who gets what, when, and how (Harold Lasswell). Pidato Prabowo pada 20 Mei 2026 adalah pernyataan redistribusi kekuasaan ekonomi dari swasta kembali ke negara, dari konglomerat menuju BUMN, dari capital outflow menuju devisa yang tertahan di dalam negeri.
Apakah ini akan berhasil? Jawabannya bergantung pada tiga hal, yaitu konsistensi implementasi, dan kualitas pengawasan terhadap BUMN yang diberi mandat, dan harus ada keberanian untuk menegakkan kebijakan ini ketika ada tekanan dari kelompok kepentingan datang, karena pasti ada.
Pidato Prabowo di Paripurna DPR bukan sekadar presentasi fiskal. Ini adalah deklarasi arah ekonomi politik, bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya, akan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali ke tangan rakyat. Pertaruhan ini nyata. Dan sejarah akan mencatat bukan dari pidatonya yang menggelegar, melainkan dari apa yang terjadi satu tahun, dua tahun, hingga lima tahun setelah 20 Mei 2026, dan seperti kata Presiden Prabowo sendiri, Rakyat sudah tidak bodoh lagi.