Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah lama ia pikirkan, jauh sebelum menjabat sebagai kepala negara. Ide tersebut, kata Prabowo, berangkat dari pengalaman yang ia peroleh saat bertugas sebagai prajurit TNI di berbagai wilayah pedesaan.
Prabowo menuturkan, ketika bertugas di pelosok desa, ia menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba terbatas. Bahkan, ia mengaku pernah melihat warga meninggal dunia akibat kelaparan. Pengalaman itu membuatnya semakin yakin bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dari situ, saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita, ada di desa-desa,” jelas Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Minggu (12/7/2026).
Selain persoalan kemiskinan, Prabowo juga mengaku prihatin terhadap banyaknya masyarakat kecil yang terjebak utang karena pendapatan yang rendah dan tidak menentu. Menurutnya, kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan maupun pengobatan sering kali memaksa warga meminjam uang.
Ia menilai minimnya literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat memilih meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi, sehingga kondisi ekonomi mereka semakin terpuruk.
DKI Miliki 2.900 Koperasi Umum
Prabowo juga menyoroti adanya kesenjangan akses pembiayaan. Menurutnya, pelaku usaha besar dapat memperoleh restrukturisasi hingga penghapusan utang dari perbankan, sedangkan masyarakat kecil tidak memiliki kesempatan serupa.
Karena itu, ia meyakini koperasi simpan pinjam di setiap desa menjadi solusi agar masyarakat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau.
“Tidak ada jalan. Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” imbuhnya.
Presiden mengatakan pengalaman-pengalaman tersebut menjadi dasar lahirnya Program KDKMP yang kini dijalankan pemerintah. Melalui program itu, pemerintah berharap masyarakat desa semakin mandiri secara ekonomi dan terbebas dari jeratan rentenir.
Selain menjadi sarana pembiayaan, KDKMP juga diproyeksikan sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui kooperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan tidak sampai ke rakyat,” jelas Prabowo.
Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat menjadi alasan pemerintah mempercepat implementasi KDKMP. Ia menegaskan berbagai persoalan di desa tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara biasa sehingga diperlukan langkah yang cepat dan terukur.
“Itu latar belakang Koperasi Merah Putih. Kemudian kita mulai rapat, kita mulai susun, kita mulai merencanakan. Kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa, tapi rakyat yang susah, tidak dalam keadaan biasa. Mereka memerlukan tindakan cepat dan tidak bisa kita lakukan dengan cara-cara biasa,” tutup dia.
