 Jawa secara terintegrasi.){kind=link}
Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terintegrasi.
Menurutnya, dukungan dari Kementerian ATR/BPN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penataan ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Wamen ATR/Waka BPN Ossy di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
Ossy menjelaskan bahwa saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sedang dalam tahap revisi dan telah memasukkan program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun pemerintah.
Selain itu, pihaknya menyatakan kesiapan untuk mempercepat proses perizinan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kolaborasi Tiga Lembaga, Optimalkan Kerja Sama di Sembilan Program Prioritas Kementerian ATR/BPN
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
“Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” sambungnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
Namun demikian, Ossy menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Ia mendorong penguatan kerja sama antar kementerian dan lembaga melalui pembentukan kelompok kerja (working group) yang solid.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam menjalankan proyek tersebut.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Pantura Jawa.