Indonesia Berencana Pungut Pajak Kapal Laut yang Melintasi Selat Malaka 

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan pungutan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Wacana ini muncul seiring posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber penerimaan negara.

Purbaya mengatakan ide tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak melihat dirinya sebagai negara pinggiran. Menurut dia, selama ini kapal yang melintas di Selat Malaka belum dikenakan pungutan, padahal jalur tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perdagangan global.

“Kita berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tetapi kapal yang melintas di Selat Malaka enggak kita kenakan pungutan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mencontoh langkah Iran yang mewacanakan pungutan terhadap kapal di Selat Hormuz. Menurutnya, konsep tersebut berpotensi diterapkan melalui kerja sama regional bersama Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

“Sekarang Iran ingin mengenakan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kalau dibagi tiga antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tentu cukup signifikan. Apalagi porsi jalur kita paling besar dan paling panjang,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan gagasan tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ia mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak sederhana karena melibatkan kepentingan lintas negara dan memerlukan kesepakatan bersama.

Purbaya menambahkan, porsi wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka paling besar, pembahasan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, ide tersebut masih sebatas pemikiran awal mengenai upaya optimalisasi potensi geografis Indonesia.

“Singapura kecil, Malaysia juga. Kita bagi dua saja. Kalau bisa seperti itu, tetapi tentu tidak sesederhana itu. Dengan segala kekayaan yang kita miliki, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai lebih ofensif, tetapi tetap terukur,” kata Purbaya.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menjadi lintasan utama perdagangan dan distribusi energi global. Dengan porsi wilayah perairan terbesar berada di Indonesia, potensi pemanfaatan jalur tersebut menjadi perhatian pemerintah.