Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Akhrom Saleh, menyatakan mendukung penuh rencana strategis Menteri Keuangan RI terkait pemungutan pajak atau retribusi bagi kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam mengonversi posisi geopolitik Indonesia menjadi keuntungan ekonomi yang nyata.
Dalam keterangannya, Akhrom menegaskan bahwa Selat Malaka adalah jalur urat nadi perdagangan dunia yang selama ini belum dioptimalkan secara maksimal sebagai pendapatan negara.
Menurut Akhrom, kebijakan ini merupakan manifestasi dari kedaulatan ekonomi nasional. Selama puluhan tahun, ribuan kapal melintasi perairan Indonesia dengan beban biaya navigasi dan pengamanan yang sebagian besar ditanggung oleh APBN.
“Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi penonton di halaman rumah sendiri. Dukungan kami terhadap Menkeu adalah bentuk komitmen pemuda untuk memastikan setiap jengkal wilayah kita memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Akhrom.
LPI menggarisbawahi tiga alasan utama mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan:
- Keadilan Ekonomi: Kapal-kapal logistik global mendapatkan keuntungan besar dari rute ini, sehingga wajar jika mereka berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan laut dan keamanan yang disediakan Indonesia.
- Penguatan Fiskal: Di tengah fluktuasi ekonomi global, sektor maritim dapat menjadi sumber penerimaan negara baru yang stabil dan berkelanjutan.
- Modernisasi Navigasi: Dana yang terkumpul dapat diputar kembali untuk memodernisasi infrastruktur pelabuhan dan teknologi pengawasan laut di sepanjang selat.
Lalu Lintas Laut di Selat Malaka
Berdasarkan data terbaru, yang dirangkum LPI lebih dari 90.000 hingga 100.000 kapal asing melintasi Selat Malaka setiap tahunnya. Kapal-kapal ini terdiri dari tanker minyak, kapal kontainer raksasa, hingga bulk carrier yang membawa komoditas energi dan logistik global.
“Dengan rata-rata lebih dari 250 kapal melintas setiap hari, Selat Malaka adalah ‘jalan tol’ maritim dunia. Sangat ironis jika selama ini beban biaya navigasi, pengawasan keamanan, dan risiko dampak lingkungan kita tanggung sendiri tanpa ada kontribusi pajak atau retribusi yang sebanding dari pengguna jalur tersebut,” ujar Akhrom.
Estimasi Pendapatan Negara yang Menggiurkan
LPI menyoroti potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat besar jika kebijakan ini diimplementasikan secara matang melalui kerja sama regional atau kebijakan mandiri yang terukur. Sebagai perbandingan, omzet bisnis jasa kelautan (seperti pemanduan, pengisian bahan bakar, dan logistik) di Selat Malaka diperkirakan mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun. Selama ini, Singapura meraup porsi terbesar dari nilai tersebut.
“Jika Indonesia mampu menerapkan skema pungutan jasa pelayanan atau pajak lingkungan yang kompetitif, potensi pendapatan yang masuk ke kas negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ini adalah angka yang sangat signifikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur maritim kita,” tambah Akhrom.
LPI juga mendesak agar pemerintah segera merumuskan landasan hukum yang kuat agar kebijakan ini tidak berbenturan dengan regulasi internasional (UNCLOS 1982).
“Kami mendukung penuh Kemenkeu untuk melakukan lobi diplomatik dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura agar skema kolektif bisa dijalankan. Indonesia memiliki kedaulatan, dan kedaulatan itu harus memberikan kemakmuran bagi rakyat,” pungkas Akhrom.