Anggota Komisi IV DPR RI: Budidaya Benih Lobster RI Perlu Jadi Perhatian Khusus

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih ekspor benih bening lobster (BBL) dibanding mengembangkan budidaya dalam negeri.

Sumail mengungkapkan bahwa wilayah selatan yang menjadi salah satu perwakilan dapilnya merupakan salah satu sentra produksi benih lobster. Namun, ia melihat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dan dorongan ekspor.

“Teman-teman ini bukan mau ke arah budidaya, tapi lebih ke arah eksplor semuanya. Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya,” ujar Sumail melalui keterangannya di Jakarta.

Legislator Dapil Jatim III tersebut mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada ekspor saja, melainkan juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui budidaya di dalam negeri.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan value komoditas atau nilai tambah lobster sebelum dijual ke pasar internasional.

Sumail mencontohkan perbedaan nilai ekonomi antara benih lobster dan lobster hasil budidaya. Ia menyebut harga benih lobster berkisar Rp 10 ribu per ekor, sementara harga ekspor bisa mencapai Rp 16 ribu hingga Rp30 ribu tergantung pasar, termasuk ke Vietnam.

Namun demikian, ia menilai budidaya dalam negeri masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi waktu produksi. Dibandingkan Vietnam yang dapat memanen dalam waktu sekitar enam bulan, budidaya di Indonesia, seperti di Bali Barat, membutuhkan tambahan waktu dua hingga tiga bulan akibat perbedaan ekosistem.

“Tambahan waktu itu membuat budidaya kita kurang kompetitif dibanding Vietnam. Akhirnya, peluangnya lebih banyak untuk memenuhi pasar domestik,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa aspirasi para nelayan dan pembudidaya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan kebijakan bersama pemerintah.

Sumail menyatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan formulasi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekspor dan penguatan budidaya nasional.

“Masukan dari bapak-ibu semua saat RDPU Komisi IV kemarin akan kami dorong agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Berita Lainnya

MK Tolak Gugatan Warga Palangkaraya soal Anggaran Penanggulangan Bencana Karhutla

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diajukan empat warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah,...

Wamentan Alim Dorong Ekspor Pangan Diperkuat, Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong peningkatan ekspor pangan nasional yang dibarengi perbaikan kualitas produksi, pengembangan hilirisasi, serta pembenahan tata...

Rahayu Saraswati Ingatkan Pengusaha, Teknologi Baru Jangan Sampai Pangkas Lapangan Kerja

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati S. Djojohadikusumo meminta para pelaku usaha mempertimbangkan dampak penerapan teknologi baru terhadap ketersediaan lapangan kerja....

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS