Menhaj Tegaskan Integritas Petugas Haji Saat Pelantikan PPIH Embarkasi

Jakarta – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen terhadap integritas dalam pelayanan ibadah haji dengan mengingatkan seluruh petugas agar tidak menyalahgunakan wewenang saat melayani jemaah. Hal ini disampaikan dalam pelantikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi se-Indonesia, yang berperan sebagai garda awal pelayanan sejak dari tanah air.

Dalam arahannya, sosok yang dikenal sebagai Gus Irfan itu menekankan pentingnya kejujuran, profesionalisme, serta larangan keras terhadap praktik diskriminasi dalam pelayanan. “Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa embarkasi merupakan titik awal kehadiran negara yang langsung dirasakan oleh jemaah. Karena itu, mutu pelayanan di tahap ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. Menurutnya, pelayanan yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup empati dan kepedulian terhadap kondisi jemaah.

Gus Irfan juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan individu dengan kebutuhan khusus lainnya. “Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Dari sisi teknis, ia meminta seluruh PPIH memastikan kesiapan berbasis data yang akurat dan presisi. Hal ini meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, penyusunan pra-manifest, pengaturan penempatan jemaah, hingga kesiapan layanan kesehatan serta distribusi logistik yang terintegrasi.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemahaman serta penerapan skema murur dan tanazul sebagai inovasi layanan guna memberikan kemudahan bagi jemaah, terutama dalam kondisi tertentu di Tanah Suci. Menurutnya, keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada keakuratan data dan sosialisasi yang menyeluruh.

Dalam aspek pengelolaan ibadah, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam tata kelola dam atau denda penyembelihan hewan. Jika pelaksanaan dam dilakukan di Arab Saudi, jemaah diwajibkan mengikuti mekanisme resmi melalui Proyek Adahi guna menjamin akuntabilitas dan kepastian syariat.

Menutup arahannya, Menhaj mengajak seluruh jajaran PPIH embarkasi untuk bekerja secara solid dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan sistem pelayanan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh jemaah.

“Kerja kita adalah ibadah. Maka, lakukan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.